Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Berupaya Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung

FOKUS PA SENTANI 

  1. Permintaan data pegawai untuk kebutuhan website (02/03)
  2. Penyampain surat tugas untuk mengikuti RAKERDA 2015 di Jayapura (23/02)

LELANG HARTA BERSAMA ATAS PUTUSAN KASASI No. 425.K/AG/2015

Sentani, 26/08/2016.

Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Sentani, Kamis (25/9),  pukul 10.00 WIT, dilaksanakan kegiatan Eksekusi Lelang atas Putusan Harta Bersama Nomor 0017/Pdt.G/2014/PA.Stn, dan Putusan Kasasi Nomor : 425.K/AG/2015, dalam perkara antara Juli Muliati Mare binti Mare Dg Ngeppe sebagai pemohon eksekusi melawan Syamsuddin Said bin Muhammad Said.

Melihat tahun pengajuan perkara tersebut hingga kegiatan pelaksanaan Lelang, terdapat selisih waktu yang cukup lama mengingat adanya upaya hukum yang ditempuh oleh salah satu pihak berupa upaya hukum Banding dan Kasasi. Meskipun telah diputus dalam tingkat Kasasi, ternyata salah satu pihak tersebut masih belum mau melaksanakan isi putusan secara sukarela sehingga selanjutnya dipihak lain mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani agar Pengadilan tersebut melakukan upaya paksa melalui Eksekusi Lelang.

Selengkapnya: LELANG HARTA BERSAMA ATAS PUTUSAN KASASI No....

RAPAT EVALUASI DAN PEMBINAAN IT PASENTANI

Pa-sentani.go.id | (23/2/2015)

Ketua PA Sentani dalam apel pagi pada hari senini (23/2) menyampaikan bahwa perkembangan IT pada beberapa bimbingan ketua terdahulu terdengar sangat fantastik karena hampir se-Papua dan Papua Barat, terdengar bahwa SIADPA dan website Pa Sentani sangat pesat perkembangannya dan sempat menjadi rujukan bagi PA yang lain, namun dua tahun terakhir ini SIADPA dan website PA Sentani menurun drastis karena hampir tidak ada perubahan dan SIADPA selalu merah, ini harus menjadi perhatian bersama kata ketua.

Wakil ketua PA Sentani Drs. Muhlis, SH., MH. menambahkan bahwa hampir semua kantor peradilan mesti mengalami hal yang sama, karena IT adalah hal yang baru bagi kita semua dan tentu akan banyak masalah yang akan dihadapai namun setiap masalah itu pasti ada solusinya, nyatanya kata beliau “ada juga PA yang SDMnya terbatas fasilitasnya kurang tapi mereka bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi, ini berarti bukan hanya SDM dan fasilitas yang kurang sehingga aplikasi dan IT Pa Sentani yang kurang tetapi yang lebih penting lagi kurangnya semangat dan kemauan untuk melakukan perubahan” sebab kata beliu Semangat yang kuat akan mengabaikan kekurangan, kalau ada kemuan pasti ada jalan.

Selengkapnya: RAPAT EVALUASI DAN PEMBINAAN IT PASENTANI

DIRJEN BADILAG MEMBUKA RAKERDA PTA JAYAPURA DI HOTEL TRAVELLERS

PEMBUKAAN RAKERDA

Dalam rangka keseragaman persepsi dan action dalam pelaksanaan tugas pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama se- Papua dan Papua Barat dan untuk peningkatan Manajemen Peradilan Agama sehingga nantinya mutu aparat Peradilan Agama lebih handal dan profesional dalam melayani masyarakat pencari keadilan, maka pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 bertempat di Cendrawasih Meeting Room Hotel Travellers Sentani telah dilaksanakan pembukaan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Pengadilan Agama se- Papua dan Papua Barat yang secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (DR. Purwo Susilo, SH., MH.) tepat pukul 16.45 WIT.

 

Selengkapnya: DIRJEN BADILAG MEMBUKA RAKERDA PTA JAYAPURA DI...

Tata Cara Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

A.   Pengertian
Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalaha/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

B.     Macam-macam Upaya Hukum          
Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.

1.      Upaya hukum biasa    
Pada dasarnya menangguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitboverbaar bij voorraad dalam pasal 180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:

a.      Perlawanan/verzet
Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir Syarat verzet adalah (pasal 129 ayat (1) HIR):

Selengkapnya: Tata Cara Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

PIMPINAN

P E G A W A I

Weather JClock

Hamburg °C
New York °C
Dubai °C
Tokyo °C
  08.12.2016 Ferienhaus Ostsee

Pengunjung

Kami memiliki 3 tamu dan tidak ada anggota online