425 PA SENTANI IKUTI VIRTUAL MEETING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Berita Terkini

PA SENTANI IKUTI VIRTUAL MEETING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Social Media

Sentani, Jumat 15 Mei 2020. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1739/DJA/HM.00/5/2020 tanggal 11 Mei 2020, perihal Perubahan Jadwal Undangan Mengikuti Virtual Meeting Dalam Rangka Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, aparatur Pengadilan Agama Sentani mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan diikuti oleh 71 Satuan Kerja wilayah Indonesia Timur baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding di wilayah yurisdiksi PTA Jayapura, PTA Maluku Utara, PTA Ambon, PTA Manado, PTA Palu, PTA Kendari, PTA Makassar, PTA Kupang, PTA Mataram yang diusulkan pembangunan zona integritas dan 4 (empat) satker yang telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) menuju WBBM.  

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, SH., MH. beliau mengatakan bahwa dalam mengikuti bimbingan teknis ini benar-benar maksimal dan berharap agar dapat diterapkan pada satker masing-masing dan setiap satker mempunyai pemahaman yang mendalam dalam pembangunan zona integritas sehingga pada penilaian akhir Kemenpan RB memberikan predikat WBK dan WBBM pada satker yang disulkan tersebut. 

virtual1

Pada kesempatan itu, bertndak sebagai narasumber, Drs. Agus Uji Hantara, M.E. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan Kemenpan RB. Beliau menjelaskan tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan guna menghadapi evaluasi pelaksanaan ZI. Menurut Agus, Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan ZI, merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang “world class”. Satker-satker yang sudah berpredikat WBK adalah satker yang sudah berhasil melakukan reformasi, sehingga bisa menjadi contoh untuk satker yang lain. “Jadi ini bukan seperti mengikuti sebuah kontes dengan dokumen yang lengkap, tetapi membangun dua hal, yaitu SDM dan sistemnya,” tuturnya.

Deputi Menpan tersebut juga menerangkan substansi dari 6 Area yang ada pada Zona Integritas, yaitu Area I, Perubahan pola pikir dan perilaku, merubah culture set tidak mudah, perlu ada komitmen pimpinan, keharusan menggunakan sistem berbasis TI, reward dan punishment serta pembinaan SDM. Area II, SOP dan implementasinya yang efektif dan efisien serta transparansi informasi publik. Area III, Pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan SDM, pola mutasi, pengembangan kompetensi, hingga penilaian. Area IV, pastikan sistem akuntabilitas yang ada berjalan dengan baik. Perjanjian Kerja (PK) dibuat secara berjenjang, serta pastikan dimonev pelaksanaannya. Area V, pengawasan terhadap pemerintahan yang bersih melalui berbagai sistem pencegahan, SPIP, WBS, Gratifikasi, Benturan Kepentingan. Area VI, pelayanan publik prima. Jika esensi 6 area tercapai, setidaknya 70%, sasaran ZI akan dapat terasa. Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa kunci sukses dalam membangun Zona Integritas antara lain : komitmen, kemudahan pelayanan (pelayanan hukum kuncinya transparansi, ketepatan waktu pelayanan), program yang menyentuh masyarakat, monev, manajemen media (Layanan termuat dalam website). Ia juga mengapresiasi satker di lingkungan MA yang berpredikat WBK. Agus menilai, jika diihat dari LKE, sudah memenuhi syarat, cuma ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan survei. “Perlu dilakukan survei eksternal oleh BPS, yaitu survei persepsi korupsi dan survei kepuasan masyarakat,” ungkapnya.

virtual

Add comment


Security code
Refresh

  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas