476 PENGUKUHUAN KETUA MA RI SEBAGAI GURU BESAR ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Berita Terkini

PENGUKUHUAN KETUA MA RI SEBAGAI GURU BESAR ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Social Media

KMA WEB

Kamis 11 Februari 2021, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan SK No. 6462/MPK/KP/2021 Tanggal 29 Januari 2021 Tentang pengukuhan Syarifuddin sebagai guru besar tidak tetap Fakultas Hukum Undip, Ketua Mahkamah Agung RI Dr Muhammad Syarifuddin S.H M.H dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Rektor Undip Semarang Prof. Yos Johan Utama menyatakan, Syarifuddin tercatat merupakan guru besar tidak tetap Undip yang ke-10.

Prof Dr HM Syarifuddin SH MH, diusulkan oleh Fakultas Hukum Undip karena telah memenuhi persyaratan, baik secara administrasi, substansi dan prosedur. Yang bersangkutan dinilai telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Pada jabatan Akademik Pada PTN. Ketentuan lain seperti Peraturan Rektor Undip No 6 Tahun 2015 tentang Persyaratan Dalam tata Cara Pengajuan Serta Persetujuan Sebagai Profesor atau Guru Besar Tidak tetap Pada Undip, juga sudah dipenuhi. Syarifuddin yang lahir di Baturaja Sumatera Selatan pada 17 Oktober 1954 dan memulai karir sebagai CPNS Hakim tahun 1981, dipandang memiliki karya yang luar biasa, di antaranya 2 tacit, yaitu Pedoman Pemidanaan yang Bijak dan Adil untuk Para Hakim, dan Mewujudkan Peradilan yang Modern dan Mengantisipasi Manajemen Risiko Atas Gugatan Hukumnya di Kemudian Hari. Semua proses sudah dilakukan oleh Dr Syarifuddin selaku kandidat. Mulai dari usulan fakultas, penilaian di tingkat unversitas, dilanjutkan pada Komisi III  Senat Akademik, dan kemudian presentasi karya ilmiah di Sidang Dewan Profesor.

KMA WEB 2

Prof. Syariffudin dalam paparan pidatonya menyampaikan dengan judul “Pembaruan Sistem Pemidanaan Dalam Praktik Peradilan Modern : Pendekatan Heuristika Hukum.” Dalam paparannya, Prof Dr HM Syarifuddin SH MH menyatakan bahwa hakim, hukum dan keadilan adalah tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hakim memegang peranan penting dalam menyelaraskan hukum dan keadilan. Adapun tindakan menjatuhkan pidana adalah kulminasi dari pergulatan nurani dan kerja kreatif hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum sejatinya adalah seni yang memerlukan perlakuan khusus dari aktor pelaksanannya. Kreasi dalam hukum menuntut padu-padan keseluruhan elemen yang ada di dalamnya. Di situ ada proses memilih dan memilah, lalu menentukan bentuk akhir untuk mengatasi masalah-masalah hukum.

Dari pengalaman dan pendalaman yang dilakukan, Syarifuddin menyimpulkan ada dua yang menyebabkan terjadinya disparitas, yaitu keadilan substantif dan keadian prosedural sehingga ada pertentangan antara disparitas dan kemandirian dalam keadilan. Prof Yos yang juga seorang pakar hukum administrasi negara setuju adanya semacam guidance atau pedoman, supaya ada kepastian hukum yang lebih terukur. Yakni hadirnya suatu konstruksi kepastian hukum. Menanggapi hal itu kandidat guru besar menyatakan supaya ada kepastian, perlu ada panduan yang runtut. Perbedaan pasti terjadi karena hakim juga manusia, tetapi kalau ada panduan, apa yang menjadi pertimbangan dan alasan putusan ini yang harus dikemukakan hakim sebagai wujud kemandiriannya. (edo)

Add comment


Security code
Refresh

  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas