TAHAPAN PERKARA

Tahapan Perkara

Social Media

 

Tahapan Perkara dalam Proses Penanganan Perkara


A. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak
Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat
menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan
B. Tahapan Persidangan :
1. Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon atau Penggugat dan
pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut
Tergugat
2. Jika Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat
serta Turut Termohon atau Turut Tergugat hadir, maka Majelis
Hakim berusaha mendamaikan Pemohon atau Penggugat dan pihak
Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat,
baik langsung maupun melalui proses mediasi.
3. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon atau Penggugat
dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut
Tergugat dalam setiap kali sidang, namun Pemohon atau Penggugat
dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut
Tergugat punya hak untuk menolak untuk berdamai dengan
Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta
Turut Termohon atau Turut Tergugat.
4. Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta
Turut Termohon atau Turut Tergugat boleh memilih mediator yang
tercantum dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut
5. Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai
pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat.
6. Tahap keenam, kesempatan Tergugat untuk menjawab gugatan
Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis.
7. Tahap ketujuh, kesempatan Penggugat untuk menanggapi jawaban
Tergugat baik secara lisan maupun tertulis(Replik).
8. Tahap kedelapan, Kesempatan Tergugat untuk menjawab kembali
tanggapan (duplik) Penggugat, baik secara lisan maupun
9. Pada kesembilan, Penggugat akan dimintakan bukti untuk
menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat akan dimintakan
bukti untuk menguatkan bantahannya.
10. Tahap kesepuluh, Penggugat dan Tergugat menyampaikan
kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.
11. Tahap kesebelas, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk
mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa
12. Tahapan terakhir yaitu, Majelis Hakim akan membacakan putusan
hasil musyawarah Majelis Hakim.
C. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat
mengajukan upaya hukum (verzet, banding, kasasi) selambat-lambatnya 14
hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
D. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara
permohonan talak, Pengadilan Agama :
1. Menetapkan hari sidang ikrar talak;
2. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar
talak;
3. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang
ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di
depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut
dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum
yang sama.
E. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
F. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai
gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
G. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
H. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa,
kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang
menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama
yang memutus perkara tersebut.
Sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya, bahwa
pemeriksaan atau persidangan suatu perkara adalah ditempuh dengan melalui
tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan upaya perdamaian
2. Tahapan menempuh proses mediasi
3. Pembacaan surat gugatan
4. Jawaban dari pihak tergugat/ termohon
5. Tanggapan atau replik dari penggugat/ pemohon
6. Jawaban kedua atau duplik dari tergugat/ termohon
7. Re-replik ( bila diperlukan)
8. Re-duplik ( bila diperlukan)
9. Upaya pembuktian dari pihak penggugat / pemohon
10. Upaya pembuktian dari pehak tergugat / termohon
11. Pemeriksaan setempat (bila diperlukan)
12. Kesimpulan masing-masing pihak
13. Musyawarah majelis hakim
14. Pembacaan / Pengucapan putusan


  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas