Dasar Hukum

Social Media

Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada Pengadilan Agama Sentani

 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 024 Tahun 2014

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 011 Tahun 2015 (Lampiran)

4. Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2015

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani 

  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas