SELAMAT DATANG Selamat Ulang Tahun ke - 67 Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. Selamat & Sukses Kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Selamat Memasuki Masa Purnabakti YM. Dr. Drs. H. A. Mukri Arto, S.H., M.Hum. Selamat & Sukses Segenap Pimpinan, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Sentani Mengucapkan SIWAS

SELAMAT DATANG

Assalaamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Sentani. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.
Selanjutnya

Selamat Ulang Tahun ke - 67 Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Selamat & Sukses Kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selengkapya

Selamat Memasuki Masa Purnabakti YM. Dr. Drs. H. A. Mukri Arto, S.H., M.Hum.

Selamat & Sukses

ATAS KEBERHASILAN YANG MULIA Prof. Dr. H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN, S.H.,M.H. MENJADI PROFESOR Semoga Yang Mulia tambah sukses dimasa mendatang serta tetap sehat dan walafiat, Aamiin Yaa Allah.

Segenap Pimpinan, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Sentani Mengucapkan

SELAMAT & SUKSES Atas Dilantiknya Dr. H. Hasbi, M.H. Sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Selanjutnya

Pos Layanan Bantuan Hukum

Written by Admin.

Written by Admin. Hits: 2197

LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PENGADILAN AGAMA SENTANI

 

posbakumedit 768x705

 

 

banner powbakum 1

 

Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) untuk melaksanakan kerjasaama dalam rangka memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat pencari keadilan dalam bentuk bantuan pembuatan surat gugatan, surat permohonan dan konsultasi hukum.

Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Sentani melakukan seleksi pada bulan Desember 2020 terhadap calon penyedia layanan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan, dan dipilih 1 lembaga bantuan hukum dengan hasil seleksi tertinggi, adapun lembaga bantuan hukum terpilih adalah Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk Papua yang akan melaksanakan tugas pelayanan bantuan hukum pada Posbakum di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sentani selama 6 Bulan, dari awal Januari sampai Akhir Juni 2021.

NO.

NAMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM

MASA

SURAT PERJANJIAN

1

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk Papua

2021

Lihat Dokumen 

 

Dasar Hukum

1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

 

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA SENTANI 

Pengadilan Agama Sentani menyediakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Sentani  dapat datang ke Kantor Pengadilan Agama Sentani yang beralamat di Jl Raya Kemiri No 143, Kelurahan Hinekombe, Sentani, Kabupaten Jayapura.  Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

1. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-cuma tampa dipungut Biaya.

2. Jenis Jasa Hukum.

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani  berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

3. Syarat dan Mekanisme  Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari   /Gampong; atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tuni (BLT); atau
  • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Untuk melihat informasi lebih lengkap tentang pedoman bantuan hukum dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B  “DOWNLOAD”

 

Pasal 16

Pembentukan Pos Bantuan Hukum

  1. Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum.
  2. Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap.
  3. Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.

 

Pasal 17

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

  1. Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
  2. Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
  3. Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

 

Pasal 18

Pemberi Jasa Di Pos Bantuan Hukum

  1. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
  2. Advokat;
  3. Sarjana Hukum; dan
  4. Sarjana Syari’ah.
    1. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    2. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
    3. Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan oganisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Pasal 19

Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

 

Pasal 20

Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
  3. [Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

 

Pasal 21

Imbalan Jasa Bantuan Hukum

  1. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
  2. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
  3. Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (2) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
  4. Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

 

Pasal 22

Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum

  1. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
  2. Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
  3. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
  4. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
  5. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
  6. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

 

Pasal 23

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

  1. Pengawasan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
  2. Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
  3. Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
  4. Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
  5. Formulir permohonan dan foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tunjanngan Sosial lainnya, jika ada; dan
  6. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum.
  7. Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
  8. Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
  9. Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Hubungi Kami

 Home Pengadilan Agama Sentani

       Jl. Raya Kemiri, Hinekombe, Sentani

       Jayapura, Papua - 99352

 phone icon Telp  (0967) 5191455

 Fax icon Fax. (0967) 594625

 Mailbox Email :  admin@pa-sentani.go.id

 

    Facebook  | Instagram | YouTube

 

Lokasi Kami

© 2021 Pengadilan Agama Sentani Designed by Joomla
Jl. Raya Kemiri, Hinekombe, Sentani, Jayapura, Papua - 99352
Telp (0967) 594625 Fax. (0967) 594625