Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Talak

PROSEDUR BERPERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

 

PEMBUATAN SURAT GUGATAN / PERMOHONAN

Sebelum mendaftarkan perkara, pihak berperkara wajib membuat surat Gugatan/Permohonan terlebih dahulu. Pengadilan Agama Sentani menyiapkan Layanan Pojok AGUMI (Anjungan Gugatan Mandiri) dimana pihak berperkara dapat dengan mudah membuat surat Gugatannya secara mandiri. Berikut ini panduan penggunaan Gugatan Mandiri :

Panduan Gugatan Mandiri

 

PENDAFTARAN PERKARA

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa

     surat gugatan atau permohonan

2.Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan

    surat gugatan atau permohonan,minimal 7 (lima) rangkap. Untuk

    surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Dokumen yang perlu

    diserahkan kepada Meja I adalah :

     a.  Surat kuasa khusus ( dalam hal Penggugat atau Pemohon

         menguasakan kepada pihak lain)

     b. Fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa

         advokat.

     c.  Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan

        keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus

        dari atasan bagi PNS/POLRI

3.  Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap

    perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar

    biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk

    Membayar (SKUM).Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan

    harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,

    didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-

    Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

    Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang

    Peradilan Agama dan terahir Undang-Undang Nomor: 50

    Tahun 2009.

    Catatan :

    1. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo

        (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan

         melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa

         setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

    2. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir

       Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),

       didasarkan pasal 237-245 HIR.

Dalam tingkat pertama,para pihak yang tidak mampu atau

       berperkara secara prodeo ini ditulis dalam suratb gugatan

       atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan

       perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohon untuk

       berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau

      permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan

      Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR)

     surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa

     Untuk Membayar (SKUM).

6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar

    (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar

     biaya perkara ke bank.

7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip

    penyetoran panjar biaya perkara.Pengisian data dalam slip bank

    tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),

    seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian

    pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan

    menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

8. Setelah berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari

    petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukan slip

    bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar

    (SKUM) kepada pemegang kas.

9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan

    kembali kepada pihak berperkara.Pemegang kas kemudian

     memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar

    (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli

     dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta

     surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat

      gugatan atau permohonan sebanyak jumlahtergugat ditambah

      2(dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk

      Membayar (SKUM).

11. Petugas Meja II mendaftar/mencatat surat gugatan atau

      permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor

      register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang

      diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

12. Petugas Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat

      gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register

      kepada pihak berperkara.

• PENDAFTARAN SELESAI

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/

jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah

ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) B dan hari sidang

pemeriksaan perkaranya (PHS).

• PROSES PERSIDANGAN

1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak

    Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat

    menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;

2.Tahap Persidangan :

1. Upaya perdamaian
2. Pembacaan surat gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon
3. Jawaban Tergugat/Termohon
4. Replik Pemohon/Penggugat
5. Duplik Termohon/Tergugat
6. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
7. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
8. Pembacaan Putusan / Penetapan
9. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan

.   tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan

    peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara

    diputus atau diberitahukan.

4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara

     permohonan talak, Pengadilan Agama:

1. Menetapkan hari sidang ikrar talak;
2. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang

        ikrar talak;

1. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan

       sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar

       talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan

       tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan

       hukum yang sama.

5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan

     Akta Cerai.

6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara

    cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan

      hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta

      salinan putusan.

8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek

    sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela,

     maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi

     ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.